Pileg 2019: Antara Modal Besar dan Balik Modal

caleg bekasi - PARTAI politik peserta pemilu telah menyerahkan beberapa nama akan calon Legislatif yang akan bertanding di penentuan kursi legislatif. Baik dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Daerah sampai DPR RI. Beberapa langkah juga dikerjakan oleh akan calon legislatif itu. Seperti menyiapkan modal besar yang sekitar dari beberapa ratus juta sampai miliaran rupiah untuk mencapai jabatan menjadi anggota legislatif.

Dengan modal yang demikian besar apa upah seabagai anggota legislatif bisa menutupi uang yang telah dikeluarkannya?

Sekertaris Jenderal Komunitas Indonesia untuk Transparansi Biaya (Fitra), Yenny Sucipto menuturkan jika perincian upah menjadi anggota DPR RI bekisar di angka 35 sampai 65 juta rupiah per bulan.

"Perincian upah itu, jika ia masuk keanggotaan pansus kerja, itu rata-rata Rp65 juta per bulan. Tetapi jika ia (anggota DPR) bergaji kecil serta tapi tunjangannya besar ya. Tunjangan stimulan, tunjangan kehormatan range upah itu anggota biasa totalnya perbulannya Rp35-45 juta. Tetapi jika jadi ketua Komisi bisa saja Rp65 juta," papar Yenny waktu terlibat perbincangan dengan Okezone, baru saja ini.

Bila diambil angka paling besar, yaitu Rp65 juta dikalikan 5 tahun waktu jabatan sang wakil rakyat, jadi totalnya sampai Rp3,9 miliar.

Orang politik Partai NasDem, Dadang Rusdiana, juga membetulkan angka itu didapatkan oleh beberapa anggota dewan di Senayan.

"Ya di angka segitulah, benar. Saya duga tidak sangat fenomenal ya upah semacam itu. kepala dinas kabupaten saja satu bulan saja Rp20-Rp25 juta. Jadi ya, tidak fenomenal sebab biaya politik memang komunikasinya engga murah juga. Seperti anggota DPR berjumpa dengan tamu-tamu konsituen. Serta anggota ikut hadir kemana sajakah," terangnya.

Periset Pusat Analisis Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman memandang dengan upah anggota DPR rata-rata angka itu, peluang begitu kecil untuk dapat kembalikan modalnya waktu kampanye. Perihal ini karena modal kampanye lumayan besar, yaitu diawali dari Rp1 Miliar sampai Rp5 Miliar.

"Untuk umumnya anggota DPR tidak balik modal kampanye saya meyakini. Ditambah lagi jika pengeluaran modalnya besar sekali diatas rata-rata," tutur Zaenur.